Uu no 22 tahun 2009 tentang otonomi daerah pdf

Memasuki babak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dibawah uu no. All content in this area was uploaded by chica ayu cahyuni on oct 22, 2019. Undangundang republik indonesia nomor 27 tahun 2009. Secara garis besar beberapa ketentuan perubahan atas uu no. Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah 6 dilaksanakan dengan memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Undangundang uu tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undangundang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 uu200922 2009.

Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125. Setelah diberlakukan uu no 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, pemerintahan terendah di sumatera barat kembali pada sistem pemerintahan nagari, dengan tujuan agar masyarakat minangkabau dapat menata pola interaksi sosialnya secara mandiri. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Permasalahan dalam makalah im permasalahan yang akan diangkat adalah tentang bagaimanakah perbandingan pengaturan tentang otonomi daerah fbid. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah presiden republik indonesia, menimbang. Pada saat undangundang ini mulai berlaku, undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3699 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang. Secara khusus, pemerintahan daerah diatur dalam undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2009. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Makalah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu no. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Asas otonomi adalah prinsip dasar p enyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

Perbedaan uu no 5 tahun 1979,uu no 22 tahun 1999,uu no 32. Pasal 17 undangundang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Demikian juga dengan undangundang tentang pemerintahan daerah. Perbandingan undangundang nomor 22 tahun 1999 dan undang. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan. Sejarah perkembangan otonomi daerah di indonesia jejak. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 2014. Pasar minggu jakarta selatan, daerah khusus ibukota jakarta telp. Peraturanperundangan lainnya mengenai pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, download uu 22 tahun 2009. Mulai tahun ini kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik indonesia. Beberapa aturan perundangundangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dan dprd menurut asas desentralisasi. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Bagi anda yang ingin mendowload undangundang republik indonesia nomor 23 tahun. Undangundang republik indonesia nomor 22 tahun 1948. Undangundang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu indonesia baru, indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Ditetapkan 22 juni 2009 berlaku 22 juni 2009 status hanya untuk.

Pemerintahan di daerah, yang selanjutnya diganti dengan uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Uu 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Prinsip utamanya adalah otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Otonomi daerah era reformasi di tinjau dari uu no 22. Prinsif otonomi seluasluasnya menjiwai hampir di semua pasal. Nov 30, 2014 undangundang republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini dibuat dengan pertimbangan bahwa undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Semenjak ada pengaturan desentralisasi di undang undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka pemerintah daerah ntb membuat peraturan baru yaitu perda no. Pdf otonomi daerah dalam uu nomor 22 tahun 1999 dan uu. Ketetapan mpr ri nomor ivmpr2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia. Perbedaan pengaturan otonomi daerah pada uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahandaerah dan uu nomor 5 tahun 1974 tentang pokokpokok pemerintahan di daerah adalah bahwa uu nomor 22 tahun 1999. Uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah djpk. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk menatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Uu no 5 th 1974 ttg pokok pemerintahan daerah compiled by. Sementara itu, sumber pendanaannya diatur dalam uu no. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik. Pada awalnya, peraturan tentang perairan dan hasilnya dikendalikan oleh pemerintah pusat termasuk pemanfaatannya. Pada saat ini pengaturan mengenai grasi diatur dalam undangundang nomor 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi. Uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan uu no. Undangundang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Otonomi daerah dalam uu nomor 22 tahun 1999 tentang. Makalah sistem pemerintahan daerah dalam pembahasan uu.

Uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan. Tujuannya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dari pusat sampai daerah dan pemberdayaan legislatif sehingga lebih mampu mengontrol dan mengawasi eksekutif dari pusat sampai daerah marbun, 2005. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Undangundang nomor 32 tahun 2009 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan 3 oktober 2009 berlaku 3 oktober 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Umum berdasarkan pasal 14 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan mahkamah agung. Berbeda dengan undangundang nomor 22 tahun 2009, uu ini melihat. Undangundang nomor 22 tahun 2009 pusat data hukumonline. Bab vi ketentuan penutup pasal 16 pada saat undangundang ini mulai berlaku, undangundang nomor 3 tahun 1950 tentang permohonan grasi lembaran negara republik indonesia serikat tahun 1950 nomor 40 dinyatakan tidak berlaku. Korupsi perizinan dalam perjalanan otonomi daerah di.

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Mar 17, 2011 pada tanggal 15 oktober disahkan uu no. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam. Undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 96, tambahan lembaran. Uu nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undangundang republik indonesia no. Ketetapan mpr ri nomor xvmpr1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yg berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka nkri. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undangundaag dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 7, pasal 18a ayat 1 dan 2, pasal 18b ayat 1 dan 2. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Pasal 1, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 17 ayat 1 dan ayat 3, pasal 18, pasal 18a, pasal 18b, pasal 20, pasal 22d ayat 2, dan pasal 23e ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Dalam uu itu dinyatakan bahwa daerah negara ri tersusun dalam tiga tingkat yakni. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara indonesia.

Peraturan kedua yang mengatur tentang otonomi daerah di indonesia adalah uu nomor 22 tahun 1948 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 10 juli 1948. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Implementasi undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu. Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah presiden republik indonesia, menimbang. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran. Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam uu no. Undangundang nomor 22 tahun 2009 lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan 22 juni 2009 berlaku 22 juni 2009 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa.